LAPD Gelar Rights Issue Rp100 Miliar, Pengendali Inbreng Saham BSS

Inti Peristiwa

PT Leyand International Tbk (LAPD) resmi mengumumkan rencana rights issue jilid II pada 13 September 2026. Perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 2 miliar saham seri B dengan nilai nominal Rp25 per saham, diperkirakan bernilai maksimal Rp100 miliar. Jumlah saham yang diterbitkan setara 50,42% dari jumlah saham yang beredar sebelum pelaksanaan rights issue ini.

Yang menarik perhatian adalah skema penebusan yang akan dilakukan pemegang saham pengendali, PT JSI Sinergi Mas (JSI). JSI berencana melaksanakan seluruh haknya dalam bentuk penyertaan modal selain uang (inbreng) berupa saham PT Bersaudara Sinergi Sejahtera (BSS) sebanyak 59.995 saham atau 99,99% dari modal ditempatkan dan disetor BSS, dengan nilai setoran modal Rp44,39 miliar.

Rincian Transaksi

Dalam keterbukaan informasi yang diumumkan, LAPD menyatakan bahwa harga pelaksanaan rights dan rasio final akan ditentukan kemudian dalam prospektus. Prospektus tersebut juga akan mencakup penjelasan mengenai jumlah pasti saham yang akan diterbitkan, biaya emisi, serta kinerja BSS yang akan menjadi bagian dari inbreng pengendali.

Nilai nominal setiap saham baru ditetapkan Rp25 per saham. Dengan perkiraan maksimal 2 miliar saham yang diterbitkan, nilai rights issue ini diestimasi mencapai Rp100 miliar. Dari jumlah tersebut, JSI akan menyumbang Rp44,39 miliar melalui mekanisme inbreng saham BSS, yang berarti sekitar 44% dari total rights issue berpotensi diserap oleh pengendali melalui skema non-kas ini.

Dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk modal kerja dan pengembangan usaha perseroan, termasuk mendukung kebutuhan operasional, pelaksanaan kontrak, pemeliharaan atau penambahan alat, dan kebutuhan usaha lainnya.

Konteks

Ini merupakan rights issue jilid II LAPD, mengindikasikan perseroan sebelumnya pernah melakukan aksi korporasi serupa. Skema inbreng yang dipilih JSI menunjukkan strategi konsolidasi aset di bawah struktur perusahaan terbuka, sekaligus menjaga porsi kepemilikan pengendali tanpa harus mengeluarkan kas segar dalam jumlah besar.

Penggunaan mekanisme inbreng saham dalam rights issue bukanlah hal yang tidak lazim, terutama ketika pengendali ingin menginjeksi aset operasional ke dalam entitas terbuka. Dalam kasus ini, BSS yang hampir seluruh sahamnya akan masuk ke LAPD kemungkinan memiliki nilai strategis atau operasional yang relevan dengan bisnis inti perseroan.

Potensi dilusi hingga 50,42% merupakan angka yang cukup signifikan bagi pemegang saham publik, terutama jika mereka tidak mengambil seluruh haknya dalam rights issue ini.

Apa Artinya

Secara implikasi, rights issue dengan skema inbreng ini membawa beberapa hal yang perlu dicermati investor. Pertama, perlu diperhatikan apakah nilai inbreng Rp44,39 miliar untuk 99,99% saham BSS mencerminkan valuasi yang wajar. Informasi mengenai kinerja dan aset BSS dalam prospektus nanti akan menjadi kunci untuk menilai hal ini.

Kedua, potensi dilusi sebesar 50,42% cukup material. Pemegang saham publik yang tidak mengambil haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan yang signifikan. Investor perlu menghitung cost-benefit antara mengeluarkan dana tambahan untuk menebus hak versus menerima dilusi.

Ketiga, perlu dipantau apakah ada standby buyer yang akan menyerap hak yang tidak diambil (jika ada). Struktur ini akan mempengaruhi komposisi pemegang saham pasca rights issue.

Dari perspektif fundamental, masuknya BSS ke dalam struktur LAPD berpotensi memperkuat kapasitas operasional atau portofolio bisnis perseroan - namun hal ini perlu dikonfirmasi dari detail prospektus yang akan terbit. Penggunaan dana untuk modal kerja dan pengembangan usaha menunjukkan LAPD tengah dalam fase pertumbuhan atau ekspansi operasional yang memerlukan injeksi modal segar.