Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Daerah Rp 5,2 Triliun Pertama di RI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp 5,2 triliun pada Juni 2027, meningkat dari rencana awal Rp 3,5 triliun. Jika terealisasi, Jakarta akan menjadi pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah. Rencana ini memicu perdebatan publik antara Gubernur Pramono Anung dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kelayakan dan mekanisme pembiayaan pembangunan daerah.

Rincian rencana obligasi

Penerbitan obligasi daerah dijadwalkan bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta pada Juni 2027. Nilai penerbitan yang semula direncanakan Rp 3,5 triliun diproyeksikan meningkat menjadi Rp 5,2 triliun. Gubernur Pramono Anung memastikan kapasitas fiskal Jakarta memadai untuk menerbitkan obligasi, bahkan jika kebutuhannya mencapai Rp 20 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meliputi infrastruktur, transportasi, pendidikan, rumah sakit, hingga pengendalian banjir. Pemprov DKI telah menggandeng Bank Dunia untuk memuluskan rencana ini. Vice President Strategy and Operations Support World Bank Group Elena Bourganskaia menilai kondisi fiskal DKI Jakarta cukup kuat untuk menerbitkan obligasi daerah dan menyatakan Bank Dunia siap memberikan dukungan dalam bentuk penyusunan skema maupun pendampingan teknis.

Konteks perdebatan pembiayaan daerah

Rencana penerbitan obligasi daerah ini memunculkan perdebatan antara pemerintah provinsi dan pusat. Menkeu Purbaya menilai Jakarta masih memiliki dana yang cukup banyak sehingga tidak perlu menerbitkan obligasi daerah. "Ya enggak apa-apa, kalau mau terbitin, terbitin saja, kan itu Pemda punya ini sendiri. Cuman kalau saya pikir sih, ini pandangan saya saja ya, kalau uangnya kebanyakan buat apa ngutang?" kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

Sebagai alternatif pembiayaan, pemerintah pusat telah menyediakan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BUMN berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Daerah dapat mengajukan pinjaman untuk proyek infrastruktur yang dinilai layak, dengan pembayaran melalui mekanisme pemotongan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) atau utang pemerintah kepada daerah.

Purbaya menekankan kehati-hatian dalam memberikan izin penerbitan obligasi daerah, mengutip pengalaman negara seperti Brasil dan Argentina yang menghadapi persoalan ketika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban utangnya. "Kalau enggak hati-hati kita seperti Brasil atau Argentina waktu itu, ketika daerahnya enggak bisa bayar akhirnya yang bayar pusat juga akhirnya goncang semua perekonomiannya," katanya.

Di sisi lain, perdebatan juga menyentuh isu DBH yang dipangkas pemerintah pusat. Pramono meminta pemerintah pusat mengembalikan DBH yang sebelumnya dipangkas jika pemerintah daerah diminta tidak buru-buru menerbitkan obligasi. "Atau kalau enggak, ya dana bagi hasilnya tolong dikembalikan. Jadi simpel itu saja," kata Pramono, Jumat (4/9).

Apa artinya bagi pasar modal

Rencana penerbitan obligasi daerah Jakarta ini berpotensi menjadi preseden penting dalam sejarah pasar modal Indonesia. Jika terealisasi, ini akan membuka jalan bagi pemerintah daerah lain untuk mengakses pasar modal sebagai sumber pembiayaan alternatif di luar transfer pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah.

Implikasinya, pasar obligasi domestik akan mendapat instrumen baru yang dapat memperkaya pilihan investasi, terutama bagi investor institusi yang mencari eksposur kepada pemerintah daerah dengan fundamental kuat. Namun, perlu dicermati bagaimana mekanisme persetujuan, struktur obligasi, rating kredit, dan perlindungan investor akan dirancang mengingat ini merupakan instrumen yang belum pernah ada sebelumnya.

Dari perspektif fiskal, perdebatan ini juga mencerminkan tarik-menarik hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih luas. Keberhasilan atau kegagalan Jakarta dalam menerbitkan obligasi daerah akan menjadi pembelajaran berharga tentang kemandirian fiskal daerah dan diversifikasi sumber pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan APBN.

Secara umum di pasar obligasi, masuknya pemda sebagai penerbit baru akan memerlukan penyesuaian dari sisi regulator, infrastruktur pasar, dan edukasi investor tentang risiko dan karakteristik obligasi daerah yang berbeda dari obligasi pemerintah pusat maupun korporasi. Dukungan Bank Dunia dalam penyusunan skema menunjukkan upaya untuk memastikan struktur yang kredibel sejak awal.