DUCK Gagal Penuhi Tenggat Buyback untuk Go Private, Minta Arahan OJK

PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK), operator jaringan restoran Duck King, menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas keterlambatan eksekusi pembelian kembali saham (buyback) yang menjadi prasyarat untuk mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup (Go Private). Tenggat pelaksanaan buyback adalah 10 Mei 2026, namun hingga pengumuman per 1 Juli 2026, perseroan belum memulai proses tersebut sama sekali.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen DUCK mengakui bahwa kewajiban tersebut seharusnya dipenuhi sesuai jadwal yang telah ditetapkan BEI. "Perseroan memahami sepenuhnya bahwa kewajiban tersebut harus dipenuhi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan," tulis manajemen, sembari menegaskan bahwa saat ini mereka tengah menghadapi sejumlah kendala yang belum dirinci secara detail.

Rincian rencana buyback

Buyback saham DUCK merupakan mekanisme yang dirancang untuk membeli kembali saham publik guna memenuhi syarat pembatalan pencatatan efek di BEI dan transformasi menjadi perusahaan tertutup. Proses ini sejatinya bagian dari rangkaian langkah Go Private yang akan mengakhiri status DUCK sebagai emiten publik.

Namun, perseroan belum merilis detail teknis seperti harga pelaksanaan atau volume saham yang ditargetkan dalam buyback tersebut. Manajemen menyatakan tengah menyelesaikan persoalan secara internal untuk memastikan seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, DUCK melakukan konsultasi intensif dengan manajemen internal serta profesi penunjang-termasuk kemungkinan konsultan hukum dan keuangan-untuk menyusun langkah-langkah, timeline, dan memastikan kesiapan pelaksanaan buyback. Perseroan juga secara eksplisit meminta arahan dan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar proses dapat berjalan tertib dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak terkait.

Konteks proses Go Private

Proses Go Private melibatkan serangkaian tahapan kompleks yang diatur ketat, mulai dari pengajuan izin ke regulator, penyusunan dokumen tender offer atau buyback, hingga penyelesaian hak pemegang saham minoritas. Keterlambatan eksekusi buyback dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor publik yang menanti kelanjutan proses dan hak mereka untuk keluar dari kepemilikan dengan harga wajar.

Secara umum, emiten yang memilih jalur Go Private biasanya didorong oleh kepentingan pemegang saham pengendali untuk mendapatkan fleksibilitas operasional lebih besar tanpa kewajiban pelaporan publik. Namun, kegagalan memenuhi tenggat yang telah ditetapkan-seperti yang dialami DUCK-dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan internal atau situasi keuangan perusahaan.

Apa artinya bagi pemegang saham

Keterlambatan ini menciptakan ketidakpastian berkepanjangan bagi pemegang saham minoritas DUCK. Investor publik kini berada dalam posisi menunggu tanpa informasi pasti kapan buyback akan dimulai dan pada harga berapa mereka akan mendapat penawaran.

Implikasinya, likuiditas saham DUCK di pasar sekunder dapat terpengaruh; investor mungkin ragu melakukan transaksi tanpa kejelasan timeline dan harga penawaran buyback. Pernyataan manajemen tentang "kendala internal" yang tidak dirinci juga dapat menimbulkan spekulasi mengenai kesulitan pendanaan atau persoalan tata kelola.

Perlu dicermati bahwa permintaan arahan dari OJK menunjukkan perseroan menyadari kompleksitas regulasi dan memerlukan pendampingan resmi. Investor patut memantau respons OJK dan BEI-apakah akan memberikan perpanjangan tenggat, sanksi, atau arahan khusus.

Komitmen manajemen untuk "tetap memenuhi seluruh kewajiban" perlu dibuktikan dengan transparansi lebih lanjut: penjabaran kendala yang dihadapi, proyeksi timeline revisi, dan mekanisme perlindungan hak pemegang saham publik. Tanpa itu, kredibilitas proses Go Private-dan kepercayaan investor terhadap DUCK-akan terus terkikis.