Danantara Dorong ADHI Sederhanakan 18 Entitas Usaha

Badan Pengelola BUMN bersama Danantara mendorong transformasi struktur korporasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk secara fundamental. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa dari 18 entitas yang ada saat ini, ADHI diarahkan menuju struktur yang lebih sederhana dan terintegrasi untuk memperkuat fokus bisnis sekaligus mendukung penyehatan keuangan perusahaan.

Dony menegaskan pentingnya mengembalikan ADHI pada bisnis inti sebagai perusahaan kontraktor profesional dengan kualitas pekerjaan sebagai prioritas utama. "Harapan saya dari hasil seluruh proses yang kita lakukan ini, bisa membuat Adhi menjadi sehat, dan kita fokus di atasnya yang hanya sebagai kontraktor dengan kualitas yang baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).

Rincian transformasi

Transformasi ADHI mencakup tiga pilar utama. Pertama, penyederhanaan struktur usaha dari 18 entitas menjadi struktur yang lebih ramping dan terintegrasi. Kedua, penghentian total pembentukan anak perusahaan baru. Dony menyatakan tegas, "Kita lihat nih, setiap bikin anak perusahaan semuanya bermasalah. Jadi stop, tidak boleh lagi ada anak-anak perusahaan baru."

Ketiga, penyelesaian restrukturisasi keuangan yang ditargetkan selesai pada September 2026. Restrukturisasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat fondasi perusahaan dan mendukung keberlanjutan bisnis ADHI ke depan.

Khusus untuk anak perusahaan di sektor properti, termasuk PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), akan dilakukan uji tuntas secara menyeluruh. Hasil uji tuntas tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah terbaik terhadap bisnis dan aset yang dimiliki.

Konteks bisnis

Langkah penyederhanaan ini mencerminkan arah kebijakan BP BUMN dan Danantara untuk memfokuskan BUMN pada kompetensi inti mereka. Dalam kasus ADHI, sebagai perusahaan konstruksi tertua di Indonesia, fokus utamanya adalah jasa kontraktor berkualitas tinggi.

Sektor konstruksi Indonesia menghadapi tantangan margin tipis dan persaingan ketat, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Diversifikasi ke berbagai anak usaha-termasuk properti-acap kali menciptakan kompleksitas operasional dan beban keuangan yang tidak sebanding dengan return yang dihasilkan.

Apa artinya

Bagi pemegang saham ADHI, arahan ini mengisyaratkan perubahan model bisnis mendasar. Implikasinya, perusahaan akan lebih fokus namun kemungkinan melepas atau merestrukturisasi aset-aset non-inti. Proses ini dapat menciptakan volatilitas jangka pendek, namun berpotensi memperbaiki efisiensi dan kesehatan finansial jangka panjang.

Bagi pemegang ADCP, situasinya lebih tidak pasti. Status "uji tuntas menyeluruh" dapat berujung pada berbagai skenario: divestasi, merger dengan entitas lain, atau bahkan likuidasi-bergantung hasil kajian. Investor perlu mencermati perkembangan uji tuntas ini dan memantau pengumuman resmi terkait nasib anak usaha properti.

Target penyelesaian September 2026 memberikan kerangka waktu yang jelas, namun perlu dicermati bagaimana eksekusi di lapangan-termasuk aspek regulasi, persetujuan pemegang saham minoritas, dan koordinasi dengan stakeholder. Kesuksesan transformasi ini akan sangat bergantung pada transparansi proses dan komunikasi yang jelas kepada pasar.