MEJA Gelar RUPSLB Ketiga 21 Agustus, Minta Restu Rights Issue & Akuisisi

PT Harta Djaya Karya Tbk (MEJA) menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ketiga pada 21 Agustus 2026. Agenda utama pertemuan ini meliputi pemberian kuasa kepada direksi untuk melaksanakan penambahan modal dasar serta rencana penambahan modal melalui skema rights issue guna mendukung rencana akuisisi 45% saham PT Trimata Coal Perkasa (TCP). Persetujuan penyelenggaraan RUPSLB telah diberikan Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat OJK Nomor S-36/PM.2/2026 tertanggal 13 Juli 2026.

Perseroan telah menyetorkan uang muka sebesar Rp11,5 miliar kepada TCP sebagai bagian dari rencana akuisisi. Sebelumnya, pemegang saham pengendali perseroan juga telah menyetor uang muka sebesar Rp500 juta, sehingga total dana yang telah masuk ke pihak TCP mencapai Rp12 miliar.

Rincian transaksi

Dalam RUPSLB ketiga ini, MEJA akan meminta persetujuan pemegang saham untuk beberapa agenda strategis: pemberian kuasa kepada direksi untuk melaksanakan penambahan modal dasar, dan rencana penambahan modal melalui skema rights issue. Aksi korporasi ini dirancang untuk mendukung rencana akuisisi 45% kepemilikan di PT Trimata Coal Perkasa.

Trimata Coal Perkasa merupakan pemegang konsesi lahan tambang seluas kurang lebih 11.640 hektar di Sumatera Selatan. Wilayah tersebut memiliki estimasi sumber daya batubara (mineable coal resources) mencapai 693,7 juta ton.

Direktur Utama MEJA Richie Adrian Hartanto menyatakan bahwa perseroan tengah menyelesaikan proses audit laporan keuangan periode Juni 2026 sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen terkait rencana aksi korporasi. Perseroan juga melakukan penunjukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sehubungan dengan rencana perubahan bidang usaha menjadi perusahaan induk (holding company).

Konteks

Rencana aksi korporasi MEJA menandai transformasi bisnis yang signifikan. Perubahan bidang usaha menjadi holding company menunjukkan arah strategis baru yang berbeda dari kegiatan usaha perseroan sebelumnya. Penunjukan KJPP merupakan bagian dari proses penilaian independen yang diperlukan untuk mendukung rencana perubahan kegiatan usaha.

Menurut Richie Adrian Hartanto, "Penunjukan KJPP tersebut merupakan bagian dari proses penilaian independen yang diperlukan untuk mendukung rencana perubahan kegiatan usaha serta memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara prudent, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal."

Sektor pertambangan batubara secara umum masih menjadi area yang menarik perhatian investor, meski menghadapi tantangan terkait transisi energi global. Kepemilikan konsesi dengan estimasi sumber daya batubara yang signifikan dapat memberikan nilai strategis jangka panjang.

Apa artinya

Implikasinya, rangkaian aksi korporasi ini akan berdampak material terhadap struktur permodalan MEJA. Rights issue akan mengubah komposisi kepemilikan saham dan berpotensi menyebabkan dilusi bagi pemegang saham yang tidak mengambil hak. Namun, dana hasil rights issue akan digunakan untuk akuisisi aset produktif berupa konsesi tambang dengan cadangan batubara yang cukup besar.

Perlu dicermati bahwa perubahan bidang usaha menjadi holding company menandakan transformasi fundamental model bisnis perseroan. Hal ini dapat mengubah persepsi investor terhadap profil risiko dan prospek pertumbuhan MEJA ke depan.

Pemegang saham perlu memperhatikan hasil penilaian independen oleh KJPP dan detail skema rights issue yang akan diumumkan lebih lanjut. Transparansi dalam proses akuisisi dan kejelasan mengenai rencana pengembangan aset tambang pasca-akuisisi akan menjadi faktor penting dalam menilai kelayakan transaksi ini.

Secara umum di sektor tambang, keberhasilan akuisisi akan sangat bergantung pada eksekusi operasional, kemampuan perseroan mengelola aset baru, serta kondisi pasar batubara global yang dinamis.