Freeport Serahkan Draf Divestasi 12% Saham ke Pemerintah

PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyerahkan draf perjanjian divestasi saham sebesar 12 persen kepada Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari proses perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengonfirmasi bahwa dokumen tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah pada Rabu (17/6) malam.

Pengalihan saham ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum penerbitan perpanjangan IUPK yang dijadwalkan pada tahun 2041. "Salah satu syarat penerbitan IUPK adalah ditandatanganinya transfer of shares (pengalihan saham) sebelum 2041. Saat ini belum (ditandatangani), masih dalam proses," jelas Tony.

Rincian Transaksi

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Washington DC pada Februari lalu, Freeport-McMoRan Inc (FCX) akan mengalihkan kepemilikan saham sebesar 12 persen di PTFI kepada pihak pemerintah pada tahun 2041 tanpa biaya. Namun, dengan ketentuan pihak yang memperoleh saham tersebut mengganti kepada FCX biaya proporsional (pro-rata) yang telah dikeluarkan berdasarkan nilai buku atas investasi yang memberikan manfaat untuk periode setelah 2041.

Dalam hal ini, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya di PTFI sebesar 48,76 persen hingga tahun 2041. Setelah pengalihan dilakukan, kepemilikan FCX akan turun menjadi sekitar 37 persen mulai tahun 2042.

MoU tersebut diteken oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, dan President Director PTFI Tony Wenas di Gedung U.S. Chamber of Commerce.

Konteks

Divestasi ini merupakan bagian dari kesepakatan komprehensif terkait perpanjangan IUPK Freeport di Grasberg, Papua Tengah. Kesepakatan tersebut mencakup enam poin utama, termasuk perubahan IUPK untuk memberikan perpanjangan hak operasi selama umur cadangan tambang.

Selain divestasi, PTFI juga berkomitmen meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua melalui pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis, meningkatkan belanja eksplorasi, serta memprioritaskan hilirisasi melalui penjualan domestik tembaga olahan, logam mulia, dan asam sulfat.

PTFI juga akan memiliki fleksibilitas untuk memperluas pemasaran tembaga olahan ke Amerika Serikat berdasarkan mekanisme pasar apabila diperlukan tambahan pasokan tembaga.

Struktur tata kelola dan operasional yang berlaku saat ini, serta ketentuan dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, dan perjanjian-perjanjian lain yang telah berlaku, akan tetap dipertahankan selama umur sumber daya.

Apa Artinya

Pengajuan draf perjanjian ini menandai langkah konkret menuju finalisasi kesepakatan perpanjangan IUPK yang sangat penting bagi keberlangsungan operasi Freeport di Indonesia. Implikasinya, hal ini membuka jalan bagi kepastian jangka panjang operasional tambang terbesar di Indonesia hingga cadangan habis.

Skema divestasi tanpa biaya ini mencerminkan kompromi antara kepentingan pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan nasional dan kepentingan FCX dalam mempertahankan kendali operasional hingga 2041. Perlu dicermati bahwa meskipun kepemilikan FCX akan turun menjadi 37 persen setelah 2042, struktur tata kelola yang ada akan tetap dipertahankan, sehingga kemungkinan tidak mengubah kontrol operasional secara signifikan.

Bagi perekonomian Indonesia, perpanjangan IUPK hingga umur cadangan berpotensi memastikan kontribusi ekonomi jangka panjang dari sektor pertambangan di Papua Tengah, termasuk penerimaan negara dan pembangunan daerah. Tony menyatakan harapannya agar "manfaat yang kami berikan kepada Kabupaten Mimika, kepada Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten lain di Papua Tengah, juga kepada Indonesia, bisa berlanjut sampai dengan usia tambang."