Freeport Lepas 12% Saham di PTFI ke Pemerintah Mulai 2041

Kesepakatan Divestasi Jangka Panjang

PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) pada Februari 2026 untuk divestasi 12% saham Freeport-McMoRan (FCX) di PTFI kepada pemerintah. Kesepakatan ini merupakan bagian integral dari negosiasi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan berakhir pada 2041, dengan pelaksanaan divestasi dimulai tahun tersebut.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan bahwa transaksi divestasi ini tidak menggunakan mekanisme jual-beli konvensional. "Itu nggak ada jual belinya. Tidak jual belinya," tegasnya di Tembagapura, Papua Tengah pada 17 Agustus 2026.

Rincian Transaksi

Berdasarkan kesepakatan, FCX akan mempertahankan kepemilikan sahamnya saat ini sebesar 48,76% di PTFI hingga tahun 2041. Mulai tahun 2042, kepemilikan FCX akan turun menjadi sekitar 37% setelah pengalihan 12% saham kepada pemerintah.

Meski disebut sebagai pengalihan "tanpa biaya", mekanisme transaksi tetap melibatkan kompensasi. Menurut pernyataan resmi Freeport yang dirilis pada 19 Februari 2026, pihak pemerintah yang mengakuisisi akan mengganti biaya pro-rata yang dikeluarkan FCX menggunakan nilai buku untuk investasi yang menguntungkan periode setelah tahun 2041.

Skema ini berbeda dengan transaksi divestasi konvensional karena tidak menggunakan nilai pasar, melainkan nilai buku investasi yang telah dan akan dilakukan FCX untuk masa operasional pasca-2041.

Konteks Perpanjangan IUPK

Kesepakatan divestasi ini menjadi salah satu prasyarat perpanjangan IUPK PTFI yang akan berakhir pada 2041. PTFI telah mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kementerian ESDM pada pertengahan Juni 2026, dan saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis.

Tony Wenas menekankan pentingnya perpanjangan operasional tambang dengan menyoroti dampak ekonomi yang signifikan. Menurutnya, jika operasi berhenti pada 2041, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, sementara sekitar 30.000 pekerja akan terdampak langsung.

"Intinya adalah kalau tambang itu berhenti di 2041, tidak ada yang diuntungkan. Pemerintah juga rugi, tidak ada pemasukan lagi dari Freeport," jelasnya. Ia menambahkan bahwa program pengembangan masyarakat yang dijalankan PTFI juga akan terhenti tanpa perpanjangan izin.

Apa Artinya

Kesepakatan divestasi jangka panjang ini mencerminkan pendekatan strategis dalam restrukturisasi kepemilikan aset tambang strategis nasional. Dengan timeline pelaksanaan 15 tahun ke depan, pemerintah dan FCX mendapat kepastian jangka panjang untuk perencanaan investasi dan operasional.

Implikasinya, FCX dapat mempertahankan kontrol operasional dan terus melakukan investasi ekspansi dengan kepastian kepemilikan hingga 2041. Bagi pemerintah, skema penggantian biaya pro-rata berpotensi mengurangi beban fiskal dibanding pembelian dengan nilai pasar, sambil tetap meningkatkan kepemilikan negara di tambang tembaga dan emas terbesar Indonesia.

Yang perlu dicermati adalah detail perhitungan nilai buku investasi pasca-2041 yang akan menentukan besaran kompensasi aktual. Mengingat tambang Grasberg merupakan salah satu sumber cadangan tembaga terbesar dunia, nilai investasi pengembangan dalam 15 tahun ke depan kemungkinan akan sangat besar, yang pada akhirnya akan menjadi dasar kompensasi kepada FCX saat divestasi terlaksana.