Dividen BUMN Beralih ke Danantara, PNBP 2027 Turun 10%

Pemerintah memproyeksikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2027 hanya mencapai Rp517,4 triliun, terkontraksi 10% dari outlook tahun 2026. Penurunan signifikan ini terutama dipicu oleh pengalihan pengelolaan dividen seluruh BUMN kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Menurut Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, pengalihan ini memberikan tekanan berat terhadap penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Pos pendapatan ini anjlok drastis dari proyeksi Rp56,4 triliun di tahun 2026 menjadi hanya Rp2,1 triliun di tahun 2027-penurunan yang mencapai sekitar 96%.

Rincian komposisi PNBP 2027

Secara terperinci, target PNBP 2027 sebesar Rp517,4 triliun terdiri dari empat komponen utama. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi kontributor terbesar dengan proyeksi Rp283,4 triliun. Disusul Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp117,9 triliun, PNBP Lainnya Rp114,0 triliun, dan terakhir Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan hanya Rp2,1 triliun.

Komponen terakhir inilah yang mengalami penurunan paling tajam, dari yang semula diproyeksikan Rp56,4 triliun di 2026. Selisih sekitar Rp54,3 triliun ini kini akan mengalir ke Danantara sebagai pengelola dividen BUMN, tidak lagi masuk sebagai PNBP langsung ke kas negara.

Konteks perubahan fundamental tata kelola BUMN

Pembentukan BPI Danantara merupakan bagian dari restrukturisasi fundamental pengelolaan aset dan investasi negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memberikan landasan hukum bagi pengalihan pengelolaan dividen BUMN dari mekanisme langsung ke APBN menjadi melalui badan investasi khusus.

Secara umum, model ini mengadopsi praktik sovereign wealth fund yang lazim di berbagai negara, di mana dividen dan hasil investasi dari BUMN tidak langsung masuk kas negara, melainkan dikelola untuk tujuan investasi jangka panjang dan pengembangan nilai aset negara. Namun perubahan ini tentu berdampak langsung pada struktur pendapatan negara dalam jangka pendek.

Meski total pendapatan negara secara keseluruhan masih perlu dilihat komposisi lengkapnya, penurunan 10% pada PNBP menandakan bahwa pemerintah kehilangan fleksibilitas fiskal dari sumber pendapatan yang selama ini cukup signifikan, terutama dari dividen BUMN-BUMN besar seperti di sektor perbankan, energi, dan telekomunikasi.

Apa artinya bagi struktur fiskal

Implikasinya, pemerintah perlu mengkompensasi penurunan PNBP ini melalui sumber pendapatan lain-terutama pajak-atau melakukan penyesuaian pada sisi belanja. Dokumen RAPBN 2027 memang menunjukkan target PPN yang melonjak 13% menjadi Rp1.126 triliun, yang mengindikasikan upaya perluasan basis pajak untuk menutupi shortfall dari PNBP.

Yang perlu dicermati ke depan adalah bagaimana Danantara akan mengelola dividen BUMN tersebut dan sejauh mana hasil investasinya dapat memberikan return yang lebih tinggi dibanding jika dividen tersebut langsung masuk APBN. Transparansi pengelolaan dan akuntabilitas Danantara menjadi krusial mengingat nilai aset yang dikelola sangat besar.

Bagi investor pasar modal, perubahan ini tidak serta-merta mengubah kewajiban BUMN untuk membayar dividen. Namun struktur pengalokasian dividen-khususnya untuk BUMN yang sahamnya dimiliki negara-kini mengalir ke entitas investasi berbeda. Perlu dipantau apakah ini akan mempengaruhi kebijakan dividen individual BUMN atau struktur tata kelola perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut.